Insight

Pemerintah Kembali Bungkam Sederet Fintech Ilegal

By Tim Editor19 Maret 2019 2 Mins Read
8 0

Gambar: Pixabay

OFiSKITA - Maraknya perusahaan peminjaman dana online yang tidak berizin menimbulkan resiko di tengah masyarakat. Untuk itulah pemerintah Indonesia melalui OJK turun tangan untuk melakukan penertiban. Seperti diberitakan oleh Tech In Asia Indonesia bahwa minggu lalu Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menghentikan 168 entitas yang melakukan kegiatan usaha pinjaman peer to peer lending secara ilegal.

Terhitung sejak Januari hingga Maret 2019, OJK menghentikan total sebanyak 399 entitas yang melanggar peraturan. Sementara pada tahun 2018 sebanyak 404 entitas sudah terlebih dahulu dinyatakan ilegal. Penertiban ini ditempuh setelah adanya pengaduan dari masyarakat mengenai proses penagihan yang dianggap melanggar hak asasi manusia dan privasi. Untuk itulah OJK juga mewajibkan anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) agar melakukan sertifikasi bagi pihak penagih.  

"Berdasarkan pemeriksaan pada website dan aplikasi pada Google Playstore, Satgas Waspada Investasi kembali menghentikan kegiatan 168 entitas yang melanggar ketentuan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang berpotensi merugikan masyarakat," ujar Ketua Satgas Waspada Investasi, To

Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen dari sisi pertukaran data, Bank Indonesia melalui Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Susiati Dewi, mengatakan bahwa peran BI sebagai regulator  berada di tengah, untuk memberikan proteksi, dalam perjanjian kerja sama, kontrak, hingga Application Programming Interface, harus ada standarisasinya.

Kondisi saat ini terdapat sejumlah bank yang sudah banyak yang bekerja sama dengan perusahaan fintech termasuk untuk pertukaran data, namun konteksnya masih bilateral. Kepada masyarakat, Asosasi Fintech Indonesia dan OJK berulang kali mengimbau untuk selalu mengecek terlebih dahulu apakah pihak yang menawarkan produk keuangan tersebut memiliki izin usaha.

Guna mengantisipasi gelombang sektor pinjaman yang terus meningkat, Asosasi Fintech Indonesia mendirikan lembaga baru bernama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang resmi diluncurkan pada 8 Maret lalu.

Sumber: id.techinasia.com; kompas.com; wartaekonomi.co.id; antaranews.com

Related Articles
Insight

Cybercrime Ancam Fintech, Mobile Banking & e-Commerce di 2020

By Tim Editor26 Desember 2019 2 Mins Read
Insight

AI Cegah Upaya Penipuan Fintech

By Tim Editor04 Desember 2019 2 Mins Read
Insight

OVO Ungguli GoPay dalam Transaksi Tengah Tahun 2019

By Tim Editor25 September 2019 2 Mins Read
Insight

Perluas Bisnis, Beri Sumbangan ke Pemusik Jalanan Bisa Lewat Go-Pay

By Tim Editor24 Juni 2019 3 Mins Read
Insight

3 Cara Blockchain Lindungi Konsumen dari Penipuan

By Tim Editor20 Februari 2019 2 Mins Read
Insight

4 Alasan Blockchain Kerap Dipakai oleh Perusahaan

By Tim Editor28 Januari 2019 3 Mins Read
Insight

Masih Ragu Pakai Blockchain?

By Tim Editor21 Januari 2019 2 Mins Read
Comments
Write Comment