Insight

Perpu E-commerce Sudah Final, Pelaku Dagang Harap Tertib!

By Tim Editor06 Januari 2020 3 Mins Read
18 0

Gambar: Pixabay

OFiSKITA - Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau e-commerce. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Ditegaskan dalam PP, dalam melakukan PMSE, para pihak harus memperhatikan prinsip itikad baik, kehati-hatian, transparansi, keterpercayaan, akuntabilitas, keseimbangan, dan prinsip adil dan sehat. Dan perdagangan elektronik dapat dilakukan oleh pelaku usaha, konsumen, pribadi, dan instansi penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Para PMSE juga diharuskan untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur terhadap kualitas, harga, dan legalitas barang dan jasa yang ditawarkan. Apabila ada konsumen yang merasa dirugikan setelah transaksi dengan sistem PMSE, dalam Pasal 18 PP tersebut, konsumen diperbolehkan untuk melaporkan langsung kepada menteri, yang kemudian dapat mengupayakan pengeluaran pelaku usaha dari daftar prioritas pengawasan jika: 

a. terdapat laporan kepuasan Konsumen 

b. terdapat bukti adanya penerapan perlindungan Konsumen secara patut 

c. telah memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Para pedagang daring juga harus menyampaikan data dan/atau infromasi secara berkala kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Termasuk apabila dalam PMSE terdapat konten informasi elektronik ilegal, para pedagang daring harus bertanggung jawab atas dampak atau konsekuensi hukum.

PMSE asal luar negeri

Dalam pasal 7 PP Nomor 80/2019 juga tertulis bahwa setiap PMSE asal luar negeri wajib menujuk perwakilan yang berkedudukan di wilayah hukum NKRI, yang dapat bertindak sebagai dan atas nama pelaku usaha yang dimaksud. Artinya, para e-commerce asal luar negeri wajib hukumnya untuk memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang dipergunakan subjek pajak luar negeri. Adapun mekanisme perpajakan diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara pelaku usaha luar negeri yang secara aktif melakukan penawaran dan melakukan PMSE kepada konsumen yang berkedudukan di wilayah hukum Indonesia yang memenuhi kriteria tertentu dianggap memenuhi kehadiran secara fisik di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha secara tetap di wilayah hukum Indonesia. Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dapat berupa jumlah transaksi, nilai transaksi, jumlah paket pengiriman, dan atau jumlah traffic atau pengakses.

Para pedagang online baik dalam negeri atau luar negeri wajib menggunakan nama domain tingkat tinggi Indonesia (dot id) bagi sistem elektronik yang berbentuk situs internet. Selain itu juga harus menggunakan alamat Protokol Internet (IP Address) dan menggunakan perangkat server yang ditempatkan di pusat data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap PMSE yang bersifat lintas negara wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ekspor atau impor dan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik. Di dalam PP juga dijelaskan, pihak yang melakukan PMSE atas barang dan atau jasa yang berdampak terhadap kerentanan keamanan nasional harus mendapatkan security clearance dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disebutkan dalam PP ini, dalam melakukan PMSE, pelaku usaha wajib membantu program Pemerintah antara lain: 

a. mengutamakan perdagangan Barang dan/atau Jasa hasil produksi dalam negeri 

b. meningkatkan daya saing Barang dan/atau Jasa hasil produksi dalam negeri 

c. PPMSE dalam negeri wajib menyediakan fasilitas ruang promosi Barang dan/atau Jasa hasil produksi dalam negeri.

Peraturan Turunan

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan akan mengelurkan aturan turunan dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendag). Secara umum, Agus mengatakan bahwa dengan penerbitan PP Nomor 80/2019, diharapkan ada kesamaan iklim usaha antara pedagang online dan offline agar seimbang. Salah satu yang diatur terkait perpajakan.

Sumber: dailysocial.id; cnbcindonesia.com; money.kompas.com

Related Articles
Insight

Sah! Investree Tanam Saham di MBiz

By Tim Editor06 Januari 2020 3 Mins Read
Insight

Business Intelligence untuk Startup di 2020, Perlu Lebih Diseriusi

By Tim Editor03 Januari 2020 2 Mins Read
Insight

Content Hack untuk E-Commerce

By Tim Editor02 Januari 2020 2 Mins Read
Insight

Wishlist Bisa Akali Penjualan yang Turun di Musim Libur

By Tim Editor27 Desember 2019 2 Mins Read
Insight

Cybercrime Ancam Fintech, Mobile Banking & e-Commerce di 2020

By Tim Editor26 Desember 2019 2 Mins Read
Insight

Rangkul Pelanggan B2B dengan Cara Berikut

By Tim Editor04 Desember 2019 2 Mins Read
Insight

Uniknya Karakteristik Ecommerce B2B Dibandingkan dengan B2C

By Tim Editor04 Desember 2019 2 Mins Read
Insight

Banyak Orang Salah Paham tentang E-commerce B2B

By Tim Editor03 Desember 2019 2 Mins Read
Insight

Pertimbangan Startup Tahap Awal Dalam Melakukan Rekrutmen

By Tim Editor07 November 2019 3 Mins Read
Insight

Teknologi yang Bantu E-Commerce Optimalkan Web Leads Generation

By Tim Editor14 November 2019 2 Mins Read
Comments
Write Comment