Insight

Produk Halal Bakal Kuasai Pasar Indonesia

By Tim Editor11 November 2019 3 Mins Read
48 0

Gambar: Pixabay

OFiSKITA - Geliat industri halal sudah semakin masif saja belakangan ini. Terutama setelah bulan lalu seluruh produk produk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, hingga elektronik dan furnitur diwajibkan bersertifikat halal, berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain mewajibkan sertifikasi halal, UU JPH juga memindahkan otoritas lembaga yang mengeluarkan sertifikasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama (Kemenag).

Faktor paling besar yang mendasari mengapa produk halal bakal mendominasi pasar yakni menyesuaikan populasi di Indonesia adalah fakta bahwa 89% masyarakat Indonesia adalah kaum muslim. Sehingga, kaum mayoritas tersebut menjadikan produk halal sebagai bagian dari gaya hidup sekaligus sebagai pengejawantahan kepatuhan akan perintah tuhan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pakar pemasaran Yuswohady mengatakan "Industri-industri ini akan mengikuti proses yang dialami Wardah. Wardah itu dalam waktu yang cepat sekali, konsumennya menjadi besar dan shifting. Dari awalnya konsumen sekuler, terus mulai menempatkan nilai-nilai islam itu ke dalam value, menjadi elemen yang penting ke dalam konsumsi. Dampaknya adalah orang mencari kosmetik Islami. Karena Wardah memposisikan diri sebagai kosmetik halal pertama di Indonesia, maka kaum muslim yang pakai Sariayu atau Ponds dia shifting ke Wardah."

Proses Penerbitan Sertifikat Halal

Proses penerbitan sertifikat halal setidaknya akan melibatkan tiga pihak, yaitu: BPJPH, Majelis Ulama Indonesia, dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) .

  • Pertama, pengajuan permohonan tertulis oleh pelaku usaha kepada BPJPH, dengan menyertakan dokumen: 

                        1. data pelaku usaha, 

                        2. nama dan jenis produk, 

                        3. daftar produk dan bahan yang digunakan, dan 

                        4. proses pengolahan produk

  • Kedua, pelaku usaha diberi kewenangan untuk memilih LPH untuk memeriksa dan/atau menguji kehalalan produknya 

  • Tahapan ketiga adalah pemeriksaan produk yang dilakukan oleh Auditor Halal LPH yang telah ditetapkan oleh BPJPH. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi dan atau di laboratorium

  • Keempat, penetapan kekhalalan produk. BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang dilakukan LPH kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan produk  

  • Kelima barulah penerbitan sertifikasi dari produk yg dinyatakan halal oleh sidang fatwa MUI, yang kemudian ditindaklanjuti oleh BPJPH untuk mengeluarkan sertifikat halal, paling lambat 7 hari sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI diterima.

Sumber: nasional.kontan.co.id; finance.detik.com; news.detik.com; kemenag.go.id

Related Articles
Insight

5 Tips Agar Bisnis Tetap Jalan Di Tengah Pandemi

By Tim Editor02 September 2020 3 Mins Read
Insight

Sekali Dayung Dua Bisnis Dijalani Sekaligus

By Tim Editor18 Agustus 2020 3 Mins Read
Insight

Sudah Coba? Ini Dia Fintech yang Ngetren di Indonesia

By Tim Editor14 Agustus 2020 3 Mins Read
Insight

Kue Cokelat Obat Survive di Tengah Krisis

By Tim Editor13 Agustus 2020 3 Mins Read
Insight

Mantan Pelayan Banting Stir Jual Makanan Online

By Tim Editor29 Juli 2020 3 Mins Read
Insight

Susu Kambing Etawa, Dari dan Untuk Masyarakat Indonesia

By Tim Editor17 Juli 2020 3 Mins Read
Insight

Penerus Usaha Abon Sapi Keluarga yang Belajar dari Nol

By Tim Editor15 Juli 2020 3 Mins Read
Insight

Self Publishing, Siapa Pun Bisa Menjadi Penulis

By PrintQoe09 Juli 2020 4 Mins Read
Comments
Write Comment